Pramono Beri Diskon Pajak Hotel 50% dan Restoran 20% hingga 2025

Kebijakan Pajak untuk Sektor Usaha di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 722 Tahun 2025 yang bertujuan memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak bagi sektor perhotelan, restoran, serta usaha makanan dan minuman. Keputusan ini dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di wilayah Jakarta dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pramono mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan dunia usaha tetap stabil di tengah tantangan ekonomi yang terjadi. "Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta yang saat ini berada di atas rata-rata nasional," ujarnya saat mengumumkan kebijakan tersebut di Balai Kota Jakarta.

Besaran Keringanan Pajak

Dalam Pergub tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan potongan pajak jasa perhotelan sebesar 50% hingga September 2025, kemudian berkurang menjadi 20% hingga Desember 2025. Selain itu, terdapat keringanan pajak untuk sektor makanan, minuman, dan restoran sebesar 20% hingga akhir tahun 2025.

Contoh sederhana dari penerapan keringanan pajak ini adalah jika pajak yang harus dibayar sebesar Rp 10, maka selama periode ini hanya Rp 5 yang harus dibayarkan ke pajak Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan operasionalnya tanpa terlalu terbebani oleh beban pajak.

Tujuan Kebijakan Insentif Fiskal

Kebijakan ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:

• Mendukung penyediaan lapangan kerja: Dengan memberikan keringanan pajak, diharapkan bisnis bisa tetap beroperasi dan bahkan berkembang, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan.
• Memastikan pelaku usaha tetap bertahan: Banyak pelaku usaha kecil dan menengah sering kali menghadapi kesulitan finansial, dan insentif ini bertujuan untuk memberikan ruang agar mereka tidak tutup usaha.
• Menjaga daya saing usaha di Jakarta: Dengan memberikan dukungan fiskal, diharapkan bisnis di Jakarta tetap kompetitif baik secara lokal maupun nasional.

Pramono juga menekankan bahwa penerimaan pajak daerah yang sudah cukup baik seharusnya diimbangi dengan stimulus agar dunia usaha tetap kuat. "Saya sungguh berharap dunia usaha di Jakarta tetap bisa bertahan, karena pemerintah Jakarta selama ini telah memberikan banyak insentif," tambahnya.

Persyaratan Pengajuan Keringanan

Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan keringanan pajak wajib melaporkan data transaksi secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang telah digunakan di Jakarta. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses pengawasan dan pencairan insentif agar lebih efisien dan transparan.

Masa Berlaku dan Evaluasi

Insentif pajak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan keputusan, yaitu 25 Agustus 2025, dan masih bersifat sementara. Evaluasi kebijakan akan dilakukan pada 31 Januari 2026. Dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta akan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini sebelum menentukan apakah akan diperpanjang atau diubah.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, terutama di masa sulit seperti sekarang. Dengan adanya insentif pajak, diharapkan sektor usaha di Jakarta dapat tetap tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.